Menolak Taman Nasional Meratus, Masyarakat Adat Geruduk Kantor Gubernur kalsel

- Penulis

Jumat, 15 Agustus 2025 - 23:49 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banjarbarupost.id- BANJARBARU – Sekelompok Yang Mengatas Namakan Masyarakat Adat datang dengan ke kantor gubernur kalimantan selatan dengan membawa bendera putih bertuliskan Aliansi Masyarakan Adat Meratus pada jumat (15/08/2025) Sore sekitar pukul 14:30 Wita berorasi di depan kantor gubernur.

Selain masyarakat adat perwakilan dari Walhi juga turut berhadir

“Kami disini selaku masyarakat adat ingin menyampaikan bahwa kami menolak Taman Nasional untuk Meratus” Ujar salah satu orator.

Tak lama orasi diperdengarkan Gubernur H.Muhidin beserta Wakil Gubernur Bapak H. Hasnuryadi turut menemani menghadap para penyampai aspirasi.

Baca Juga :  Wali Kota Banjarbaru Tinjau Kelas Ibu Balita, Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Anak dan Ibu

“Jadi gini yang namanya taman nasional itu kita bisa membantu, beda dengan hutan lindung kami tidak bisa membantu, kalopun sifatnya taman nasional nanti merugikan para masyarakat adat atau mengusir saya siap mundur jadi Gubernur, kita sama-sama demo kebijakan yang merugikan masyarakat sekitar” Ucap H. Muhidin

Perwakilan dari Walhi pun turut ambil menyampaikan pendapatnya

“Sesuai sepengetahuan kami taman nasional itu tidak cocok di tanah borneo, dan yang kamj takutkan nantinya seperti taman nasional Komodo yang dimana warga lokal disana tidak bisa memanfaatkan alam yang ada disana karena butuh izin dan laporan” Ucapnya

Terakhir Gubernur H. Muhidin pun memberikan solusi terakhirnya

Baca Juga :  Pemkot Banjarbaru Gelar Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025–2029, Bahas Tantangan dan Arah Pembangunan Kota

 

“Kalo memang bapak/ibu ingin membuktikan bagaimana sifat dari taman nasional bisa ikut ke jakarta, kita ke kementrian sama-sama nanti bersama perwakilan minimal 5(lima) orang yang ikut nanti kita ke Kementrian Kehutanan disana” Ucapnya

Dan beliau berjanji terkait SK Masyarakat Adat akan segera di urus.

Dengan mendengar statment tersebut Masyarakat beserta perwakilan Walhi pun mencoba menyetujui usulan Gubernur untuk selanjutnya menindak lanjuti persoalan Taman nasional tersebut ke Kementrian.(Bjbid.pmw)

 

Follow WhatsApp Channel banjarbarupost.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tokoh Masyarakat Banjarmasin Timur Serukan Penghentian Aksi Gangster dan Kenakalan Remaja
Waspada Beli Mobil di Medsos! Polda Kalsel Ungkap Ribuan Surat Kendaraan Aspal Hasil Tangkapan Lintas Provinsi
Hari Pertama Ramadhan, Satgas Pangan Polda Kalsel Sidak Pasar Antasari Banjarmasin
Warga Banjarbaru Tak Perlu Keluar Rumah, Bright Gas Kini Siap Antar Pesanan Langsung ke Dapur Selama Ramadan
Jaga Stabilitas Pangan, Satreskrim Polres Banjarbaru Intensifkan Monitoring Harga Sembako
Susur Sungai dari Lurah dan Warga Untuk Warga: Sinergi Gotong Royong Babarasih di Guntung Payung
Nuansa Religi & Khidmat: Gema Sholawat dan Doa Mengangkasa di Peringatan 1000 Hari Almarhum M. Bagas Yanwar Winarto
Kemenag dan Pemkot Banjarbaru Perkuat Karakter Guru MI Melalui Bimtek Kurikulum Berbasis Cinta

Berita Terkait

Kamis, 9 April 2026 - 14:30 WITA

Tokoh Masyarakat Banjarmasin Timur Serukan Penghentian Aksi Gangster dan Kenakalan Remaja

Kamis, 19 Februari 2026 - 15:49 WITA

Waspada Beli Mobil di Medsos! Polda Kalsel Ungkap Ribuan Surat Kendaraan Aspal Hasil Tangkapan Lintas Provinsi

Kamis, 19 Februari 2026 - 14:13 WITA

Hari Pertama Ramadhan, Satgas Pangan Polda Kalsel Sidak Pasar Antasari Banjarmasin

Selasa, 17 Februari 2026 - 19:50 WITA

Warga Banjarbaru Tak Perlu Keluar Rumah, Bright Gas Kini Siap Antar Pesanan Langsung ke Dapur Selama Ramadan

Senin, 16 Februari 2026 - 10:44 WITA

Jaga Stabilitas Pangan, Satreskrim Polres Banjarbaru Intensifkan Monitoring Harga Sembako

Berita Terbaru